 |
| Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita lahan sawit seluas 47.000 hektar dan menyerahkan pengelolaannya kepada PT. Agrinas Palma Nusantara, BUMN, Jumat (25/4/2025). (ft-ist) |
PADANG LAWAS, KLIKMETRO.COM - Seluas 47.000 hektar lahan perkebunan sawit milik PT. Torganda resmi dieksekusi negara, Jumat (25/4/2025). Kini pengelolaannya diserahkan kepada PT. Agrinas Palma Nusantara, BUMN.
Bupati Padang Lawas (Palas), Putra Mahkota Alam Hasibuan (PMA) dan Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Resky Basyah Harahap turut hadir pada ekseskusi lahan register 40 tersebut. Dimana lahan yang sebelumnya dikuasai keluargs DL Sitorus itu berada di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Paluta, dan di Kecamatan Huristak, Kabupaten Palas.
Secara langsung, Bupati Padang Lawas dan Bupati Padang Lawas Utara menyambut kedatangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang turut disertai Tim dari Kejagung, TNI/Polri, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Wakapolda Sumatera Utara.
Eksekusi Lahan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2642K/PID/2006 tanggal 12 Pebruari 2007. Dengan luasan lahan yang di eksekusi seluas +/- 47 Ribu Hektar.
Tidak ada keterangan secara langsung kepada wartawan terkait ekseskusi lahan tersebut. Hanya saja dikabarkan, eksekusi itu juga sekaligus penyerahan pengelolaan terhadap PT. Agronas.
Disela eksekusi tersebut, Jam Pidsus, Kasum TNI, Kajati Sumut, beserta unsur terkait Satgas Garuda PKH juga melakukan monitoring peta lokasi Kawasan Perkebunan (PT. Torganda) yang masuk dalam Penertiban Kawasan Hutan (pengambilan fisik kembali kawasan hutan). Yang selanjutnya penandatanganan Berita acara Penyerahan Kawasan Hutan.
Diketahui, putusan itu telah keluar sejak 2007. Selama lebih kurang 18 tahun dikuasai PT. Torganda dan masyarakat.
“Dan baru hari ini eksekusi secara fisik. Artinya Negara hadir mewujudkan kedaulatan hukum. Seperti tadi Kita saksikan, jaksa eksekutor telah menyerahkan kepada Kementerian Kehutanan, lalu diserahkan ke kementerian BUMN, dan Kementerian BUMN menyerahkan ke Agrinas Palma. Untuk regulasi pengelolaannya nanti melalui Agrinas,” jelas Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Harli Siregar kepada wartawan. (edi)
