 |
| Anggota DPRD Medan H.T. Bahrumsyah menggelar Reses I Masa Sidang I Tahun 2024-2025 di Medan Belawan, Minggu (8/12/2024). (ft-ist) |
BELAWAN, KLIKMETRO.COM - Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PAN-Perindo, HT. Bahrumsyah, SH MH, mendorong Pemerintah Kota Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat program beasiswa daerah. Sebab, masih banyak masyarakat Kota Medan tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Pemerintah Pusat.
Dorongan itu disampaikan, Bahrumsyah, saat menjemput aspirasi masyarakat pada Reses I Masa Sidang I Tahun 2024-2025 Tahun Anggaran (TA) 2024 yang dilaksanakan di dua lokasi berbeda di Kecamatan Medan Belawan, Minggu (8/12/2024). Kedua lokasi itu, masing-masing di Jalan Ciliwung No. 10 dan Jalan Selebes, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan.
DPRD bersama Pemkot Medan, jelas Bahrumsyah, telah merencanakan program-program terkait pelayanan dasar, seperti urusan pendidikan dan urusan kesehatan. “Semua anggaran program terkait pelayanan dasar ini sudah ditampung dalam APBD Kota Medan,” katanya.
Untuk urusan pendidikan, kata Ketua Fraksi PAN-Perindo itu, menyangkut anak putus sekolah dan wajib belajar 9 tahun. DPRD, katanya, telah mengalokasikan anggaran pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan sebesar 20% dari total APBD Kota Medan. “Ada sekitar Rp1 triliun lebih dialokasikan pada Disdik,” katanya.
Hal ini, sebut Bahrumsyah, untuk memastikan persoalan pendidikan di Kota Medan berjalan baik. “Artinya, dengan anggaran sebesar itu anak-anak di Kota Medan wajib belajar 9 tahun serta tidak ada lagi yang putus sekolah,” sebut anggota Komisi III itu.
Untuk urusan kesehatan, sambung Ketua DPD PAN Kota Medan itu, DPRD bersama Pemkot Medan memastikan program Universal Health Covarage (UHC) tetap berjalan. “Kita (DPRD dan Pemkot Medan, red) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 miliar dalam APBD. Anggaran ini untuk menjamin urusan kesehatan warga Kota Medan,” katanya.
Selain itu, tambah legislator dari Dapil II meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu, juga untuk memastikan fasilitas-fasilitas kesehatan harus sejalan dengan pelayanan yang diberikan. “Ini penting, karena ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam Reses tersebut warga mengeluhkan banyak tidak mendapatkan KIP dan banyak anak putus sekolah. Kemudian, tidak maksimalnya pelaksanaan UHC di lapangan, karena masih adanya oknum rumah sakit meminta bayaran kepada pasien UHC. Selanjutnya, masalah kamtibmas karena masih terjadinya tawuran serta pasang rob yang melanda wilayah Belawan setiap bulan dengan ketinggian mencapai ½ meter.
“Seluruh aspirasi dan keluhan yang disampaikan itu kita serap dan akan kita perjuangkan anggarannya dan masuk kedalam program Pemkot Medan, baik dalam P-APBD 2024, APBD 2025 maupun dalam program 2026,” ungkapnya. (mar)
