 |
| Ketua DPRD Medan Hasyim, SE. (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Syahrina Khairani Saragih selaku orangtua pasien peserta Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah (UHC JKMB) mengeluhkan biaya operasi anaknya M Habibi Al Giffari (10) penderita penyakit Hirschsprung tidak ditanggung keseluruhan oleh salah satu rumah sakit di Kota Medan yang merupakan provider BPJS Kesehatan.
Syahrini mengaku harus membeli obat dan biaya laboratorium di luar rumah sakit atas suruhan dokter.
Menurut pengakuan Syahrina Khairani Saragih saat mengikuti acara sosper Ketua DPRD Medan Hasyim SE di Medan, Selasa (13/8/2024). Saat operasi anaknya pada 21 Mei 2024 di rumah sakit karena menderita penyakit Hirschpung desies megacolon syndrom (tidak punya syaraf pencernaan) dan tidak bisa buang air besar (BAB).
Kendati menggunakan BPJS Kesehatan lewat program UHC JKMB, Syahrina mengaku harus membeli obat dan biaya pemeriksaan laboratorium di luar rumah sakit. Hal itu kata Syahrina karena suruhan dokter dengan alasan di rumah sakit habis obat dan pemeriksaan Laboratorium di luar lebih cepat.
"Karena saya tak punya uang dan terpaksa ngutang. Suruhan dokter itu terpaksa kami turuti demi operasi dan kesehatan anak kami," ujar Syahrina yang mengaku hanya tidak memiliki pekerjaan dan suami hanya kerja serabutan.
Pada kesempatan itu, Syahrina mempertanyakan kepada Hasyim apakah kalau program UHC JKMB biaya laboratorium tidak ditanggung dan batasan jenis obatnya.
Dilanjutkan Syahrina, saat anaknya kontrol pekan lalu ke rumah sakit, dokter menyarankan agar dilakukan operasi ke dua. Namun pada operasi ke dua nanti, dokter menganjurkan untuk membeli peralatan.
"Untuk rencana operasi ke dua terpaksa kami urungkan karena tidak memiliki uang," ujar Syahrina yang tinggal di Jalan Pancing III No. 112 Lk. V Kelurahan Martubung depan Gang Tengah, Kecamatan Medan Labuhan.
Melalui forum resmi, Syahrina minta bantuan Pemko Medan melalui Walikota Medan Bobby Afif Nasution dan mengatasi keluhannya. Selain kepada Pemko, Syahrina juga berharap ada bantuan dari pihak manapun sehingga operasi anaknya yang ke 2 dapat terlaksana.
Sementara itu, Ketua DPRD Medan Hasyim SE mendesak pihak BPJS Kesehatan Medan supaya merespon keluhan pasien yang merupakan warga kurang mampu.
"Jika hal itu terbukti melanggar aturan agar BPJS menegur pihak rumah sakir dan memberi sanksi," desak Hasyim yang juga Ketua DPC PDI P Kota Medan itu. (mar)
