 |
| Wakil Ketua DPRD Medan H. Rajudin Sagala melaksanakan Reses I tahun ke V, Tahun Anggaran 2024 selama 2 hari, Sabtu-Minggu (20-21/1/2024). (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Persoalan bantuan sosial masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat khusunya dalam proses penyalurannya yang dinilai masih belum merata. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Indonesia Pintar (PIP), tidak hanya itu warga juga meminta Pemko Medan memperhatikan para Lanjut Usia (Lansia) yang luput menjadi penerima bantuan.
Usulan ini disampaikan warga dalam agenda Reses I tahun ke V, Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan Wakil Ketua DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) H.Rajudin Sagala, S.Kom, S.Pd.I di sejumlah lokasi di Daerah Pemilihan (Dapil) I (Kecamatan Medan Petisah, Medan Baru, Medan Helvetia dan Medan Barat) diantaranya, Jalan. Karya Gg. Sosro, Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat, Jalan.Karya Setia Ujung Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Jalan.Palem Raya Lap. Mini Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia, Jalan Karya Baru 1 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia dan Jalan Wijaya Kusuma di depan masjid Al - Gufron Kel. Titi Rante Kec. Medan Baru, Sabtu-Ahad (20-21/01/2024).
Rusmiati Warga Jalan Karya meminta Pemko Medan memperhatikan kondisi Lansia di Kota Medan yang saat ini masih kurang perhatian. "Kami khusunya yang janda dan lansia mengharapkan perhatian dari Pemerintah Kota Medan," ungkapnya.
Diakuinya, kondisinya saat ini banyak lansia yang tidak lagi memiliki penghasilan bahkan tidak mendapatkan perhatian dan bantuan karena kondisi ekonomi saat ini. "Jadi banyak diantara kami tidak lagi memiliki penghasilan, bahkan kondisi ekonomi saat ini membuat perhatian keluarga dan tentanggapun menjadi kurang," ungkapnya.
Terkait persoalan ini, Wakil Ketua DPRD Medan menegaskan bahwa sampai saat ini bantuan bagi lansia yang diberikan Pemko Medan sudah ada, hanya saja kuotanya masih terbatas. "Sama sama kita berdoa dan berjuang agar ada alokasi anggaran yang besar kita perjuangkan untuk para lansia di tahun tahun berikutnya," kata Rajudin.
Disampaikannya, Fraksi PKS di DPRD Medan dalam banyak persoalan telah melakukan banyak advokasi termasuk harapan masyarakat dalam mendapatkan bantuan Sosial. FPKS sendiri terus melakukan penguatan-penguatan advokasinya diantaranya memperjuangkan lahirnya anggaran pengobatan gratis bagi seluruh masyarakat Kota Medan.
"Bagi warga Medan alhamdulillah saat ini sudah bisa berobat gratis menggunakan KTP, salah satu inisiator dalam memperjuangkan pengobatan gratis adalah PKS di DPRD Medan," katanya.
Begitu juga bagi mereka para pelayan sosial, seperti Bilal Jenazah, penggali kubur, guru maghrib mengaji, pengurus BKM dan Kepling, Fraksi PKS terus mengupayakan agar kesejahteraan bisa maksimal di dapatkan. "Dalam bidang ini kita terus mengupayakan agar kesejahteraan mereka sebagai pelayanan sosial bisa lebih baik didapatkan, dengan kenaikan honor dan gaji Kepling," katanya.
Sementara itu, dalam advokasi infrastruktur dan drainase, Calon Aggota DPRD Dapil I Kota Medan nomor urut 1 ini menegaskan bahwa, banyak usulan dari masyarakat dalam persoalan infrastruktur telah direalisasikan pada empatahun ini. "Alhamdulillah banyak usulan warga khusunya di Dapil I Kota Medan sudah direalisasikan, kita mengharapkan warga bisa ikut menjaganya," pungkasnya. (mar)
